IBU KOTA BARU HARUS ‘STERIL’ DARI SARANG TEROR
Oleh Ahmad Hakiki
Wacana pemindahan ibukota terus mencuat. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan beberapa tempat di Kalimantan untuk meninjau daerah yang layak menggantikan Jakarta. Presiden pun sudah memerintahkan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan pemetaan pemindahan ibukota.
Dalam rapat tertutup yang dilakukan presiden, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa ada tiga opsi yang diserahkan kepada presiden terkait pemindahan ibu kota. “Pertama, ibu kota tetap di Jakarta. Kedua, ibu kota dipindahkan di wilayah radius 50-70 kilometer dari Jakarta. Ketiga, ibu kota dipindahkan ke luar Jawa,” ungkap Bambang di laman Kompas.com beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya lagi, Presiden memilih opsi ketiga, yakni memindahkannya ke luar jawa. Malah Jokowi sudah mengantongi 3 daerah yang akan dijadikan ibu kota Indonesia. “Kami sudah siapkan 3 alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya, ada yang 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan ada juga yang 300 ribu hektar yang disediakan, meskipun kita belum putuskan mana yang kita pakai,” ungkap Jokowi di laman detik.com.
Tentunya pemindahan ini harus direncanakan dengan sedetail mungkin. Baik dari segi keamanan, kenyamanan, dan daerah tersebut terletak di sentral negara agar akses menuju ibu kota baru tidak sulit.
Soal keamanan misalnya, Bappenas harus memastikan bahwa ibu kota baru benar-benar jauh dari basis teroris. Karena jika itu tidak masuk dalam kajian, maka kemungkinan besar stabilitas atau jalannya roda pemerintahan bisa terganggu. Di Jakarta saja, sudah terjadi aksi terorisme yang mengancam nyawa. Tragedi Sarinah misalnya. Beberapa tahun terakhir ini juga serangan teroris terus mengancam.
Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri sudah mengantongi peta daerah penyebaran jaringan teroris di Indonesia. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, jaringan teroris di Indonesia sudah menyebar dan cukup masif. “Mereka tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Utamanya, teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sebelumnya ditangkap di tiga daerah Indonesia,” ungkap Dedi Prasetyo di laman okezone.com.
Karena itu, sebelum pemindahan berlangsung, proses pembangunan dijalankan. Pemerintah bersama aparat keamanan harus menyisir habis dan memberantas basis terorisme di dekat daerah calon ibu kota. Bisa jadi, itu salah satu rencana besar mereka untuk mengacaukan jalannya pemerintahan. Saat Presiden mengumumkan nama daerah tempat ibu kota baru, di situlah teroris merencanakan aksinya.
Pemindahan ibukota tentunya akan menjadi kabar baik bagi masyarakat di mana daerahnya akan ditentukan nanti. Namun, saya harapkan, warga juga turut membantu melaporkan kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada terorisme agar pihak keamanan dengan cepat menghentikan penyebarannya. Edukasi juga harus ditingkatkan agar warga tidak gampang percaya akan kilauan iming-iming permata yang dijanjikan oleh teroris. Dengan itu, program pemindahan ibu kota yang menghabiskan banyak anggaran negara akan benar-benar bermanfaat.
“Everyone’s worried about stopping terrorism. Well, there’s really an easy way: Stop participating in it”, Noam Chomsky.
